Peran dan Fungsi

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhati pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
    • Kebijakan dan program pendidikan
    • Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS)
    • Kriteria kinerja satuan pendidikan
    • Kriteria tenaga kependidikan
    • Kriteria fasilitas pendidikan, dan
    • Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
  1. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
  2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 (PP nomor 66 tahun 2010) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah memiliki peran dan fungsi:

Pasal 196:

  1. Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  2. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
  3. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
  4. Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
  6. Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
  7. Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
  8. Pemerintah
  9. Pemerintah daerah
  10. Masyarakat
  11. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau
  12. Sumber lain yang sah.

Pasal 197:

  1. Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  2. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen)
  3. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan
  4. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
  5. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  6. Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
  7. Mengundurkan diri
  8. Meninggal dunia, atau
  9. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap
  10. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  11. Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
  12. Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
  13. Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
  14. Anggota, sekretaris dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kapal sekolah.

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

  • Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Implementasi di Satuan Pendidikan

Komite sekolah telah terbentuk di seluruh satuan pendidikan di kabupaten Gunungkidul, dengan proses pembentukkan pada umumnya telah sesuai dengan prinsip dan mekanisme serta berpedoman dengan 7 langkah sesuai buku panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Hingga saat ini Komite Sekolah sangat bervariasi baik dilihat dari struktur, mekanisme, pengelolaan organisasi, dan pelaksanaan peran dan fungsinya sehingga dampaknya terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan juga sangat bervariasi.

Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul terhadap komite sekolah pada tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan hasil bahwa di seluruh komite sekolah di Gunungkidul (terkecuali madrasah) telah memiliki AD dan ART, kantor dan program kerja. Lebih lanjut dapat kami sampaikan berikut:

  1. Majlis sekolah menengah kejuruan (MSMK) di Gunungkidul mayoritas telah melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan operasional yang kreatif dan inovatif. Keunggulan dari MSMK yakni ada unsur kunci yang utama yakni kerjasama dengan perusahaan atau DUDI, yang salah satu tugasnya adalah sebagai assessor atau penguji, atau lembaga yang akan melaksanakan sertifikasi lulusan. Kerjasama antara MSMK dengan DUDI merupakan keunggulannya.
  2. Komite sekolah SMA dan SMP pada umumnya telah berjalan dengan baik dari proses pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pertemuan rutin terprogram dengan baik. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Memang ada beberapa sekolah yang komite sekolahnya tidak berjalan sama sekali (khususnya beberapa SMA dan SMP swasta).
  3. Komite Sekolah Dasar (SD) prosentasenya lebih banyak yang belum berjalan sebagaimana harapan Undang-Undang khususnya sekolah-sekolah yang serba terbatas. Hal ini dapat dilihat dengan hasil keluaran pendidikannya, nampaknya eksistensi komite sekolah sebanding lurus dengan output pendidikannya.